ARTICLE AD BOX
Jakarta,Nuntium.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk 10 tahun berturut-turut sejak 2014.
Opini WTP kali ini diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan 2023 Kemendagri dan BNPP.
Selain itu, juga laporan keuangan pinjaman luar negeri Kemendagri dari Bank Dunia untuk program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), serta Proyek Digital ID 2023.
"Kami ucapkan terima kasih khususnya untuk yang telah memberikan opini WTP untuk Kemendagri dan BNPP, dan alhamdulillah makin melengkapi kebanggaan kami, ini adalah WTP kesepuluh kalinya," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Kemendagri dan BNPP di Kantor Kemendagri, Jakarta, melalui keterangan resmi, Senin (15/7/2024).
Mendagri mengatakan, bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan suatu kebanggaan yang mampu meningkatkan rasa percaya diri.
Menurut Tito, capaian itu dapat menjadi momentum yang sangat baik untuk memperbaiki kinerja Kemendagri dan BNPP ke depan. Pasalnya, kata dia, penilaian itu sangat erat hubungannya dengan kemampuan pengelolaan keuangan anggaran negara.
Selain itu, Tito mengatakan bahwa perolehan opini WTP merupakan indikator capaian yang sangat penting.
"Kami ucapkan terima kasih khususnya untuk yang telah memberikan opini WTP untuk Kemendagri dan BNPP, dan alhamdulillah makin melengkapi kebanggaan kami, ini adalah WTP kesepuluh kalinya," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Kemendagri dan BNPP di Kantor Kemendagri, Jakarta, melalui keterangan resmi, Senin (15/7/2024).
Mendagri mengatakan, bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan suatu kebanggaan yang mampu meningkatkan rasa percaya diri.
Menurut Tito, capaian itu dapat menjadi momentum yang sangat baik untuk memperbaiki kinerja Kemendagri dan BNPP ke depan. Pasalnya, kata dia, penilaian itu sangat erat hubungannya dengan kemampuan pengelolaan keuangan anggaran negara.
Selain itu, Tito mengatakan bahwa perolehan opini WTP merupakan indikator capaian yang sangat penting.
Salah satunya, lanjut dia, sebagai bahan Kemendagri mengajukan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Berkat WTP yang sudah sembilan kali berturut-turut, kami mencoba untuk mengajukan menaikkan tukin karena nilai (menaikkan tukin) ada tiga kriteria, dan salah satu dari kriterianya mampu mengelola keuangan negara yang indikatornya adalah opini dari BPK RI," katanya.
Tito mengatakan, capaian opini WTP kesepuluh itu dapat memperkuat Kemendagri dalam memperbaiki nilai reformasi birokrasi.
Menurutnya, bahwa pada 7 Juni 2024 lalu, Kemendagri meraih nilai A khusus untuk reformasi birokrasi. Lebih lanjut, ia menegaskan hanya ada lima instansi yang mampu mendapatkan nilai tersebut.
"Opini BPK yang sembilan kali, dan kesepuluh ini memperkuat lagi, dan nilai reformasi birokrasi menjadi A ini memang sulit sekali hanya ada lima instansi yang dapat nilai A," ujarnya. (***)
Sumber: infopublik.id
"Berkat WTP yang sudah sembilan kali berturut-turut, kami mencoba untuk mengajukan menaikkan tukin karena nilai (menaikkan tukin) ada tiga kriteria, dan salah satu dari kriterianya mampu mengelola keuangan negara yang indikatornya adalah opini dari BPK RI," katanya.
Tito mengatakan, capaian opini WTP kesepuluh itu dapat memperkuat Kemendagri dalam memperbaiki nilai reformasi birokrasi.
Menurutnya, bahwa pada 7 Juni 2024 lalu, Kemendagri meraih nilai A khusus untuk reformasi birokrasi. Lebih lanjut, ia menegaskan hanya ada lima instansi yang mampu mendapatkan nilai tersebut.
"Opini BPK yang sembilan kali, dan kesepuluh ini memperkuat lagi, dan nilai reformasi birokrasi menjadi A ini memang sulit sekali hanya ada lima instansi yang dapat nilai A," ujarnya. (***)
Sumber: infopublik.id
.png)
English (US) 